Inilah satu-satunya buku yang paling kubenci, hingga kucincang-cincang dalam (kompetisi) resensi, tapi ternyata membuatku bisa bertatap muka dengan sang Bupati.

Awalnya dialog hangat, canda-tawa, saling lempar kritik, tapi ujung-ujungnya duit (UUD).Yah, begitulah. Silahkan menyimak: 


Dicari:
Dedi yang Lebih “Gila” dan Berani
Manusia selalu memakai topeng,
dan tak mau mengakui
bahwa dirinya sedang berbohong
–Jacques Lacan
Ketika buku The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (2003) muncul ke ruang publik, banyak pengamat dan simpatisan Gus Dur yang dibuat kecewa dan kecut. Pasalnya, penulis buku tersebut, Greg Barton, benar-benar menelanjangi obyek yang ditulisnya secara sangat “tidak manusiawi”. Bagaimana tidak, seorang Abdurrahman Wahid dikatakan oleh Greg sebagai tipikal orang yang sering melakukan tindakan ceroboh, tanpa pertimbangan, kurang efektif dan tidak fungsional. Ini terutama bisa dilihat ketika sang Gus sudah menjadi orang nomor satu di republik ini. Kebijakan-kebijakannya sering membuat rekan politik, pengamat dan rakyatnya kebakaran jenggot. Tapi apa jawaban Gus Dur menanggapi buku biografinya tersebut? “Ya itulah saya. Itulah jurnalisme yang sebenarnya. Saya percaya dengan kawan saya, Greg”, komentarnya enteng.
                     
Saya membayangkan hal yang sama terjadi pada Dedi Supardi dan tim penulis yang memotret sepak terjangnya selama menjadi Bupati satu dekade. Yakni sebuah buku yang melaporkan, menyingkap, membuka, menyibak, dan menyidik hal-hal yang mungkin ditutup-(tutup)i, disembunyikan, dilupakan, direpresi, dan dideterminasi secara sengaja maupun tidak sengaja oleh subjek dan objek yang ditulisnya. Karena itulah ciri dan maksud jurnalisme yang paling hakiki. Tapi ternyata bayangan itu salah dan buyar berantakan ketika saya membaca buku ini. Lantaran, dalam buku ini, oleh penulisnya, Dedi disulap menjadi individu yang berada di atas angin. Individu yang harus terlihat seanggun mungkin. Setiap akses dan informasi yang bisa membuat sang Dedi bernilai “negatif”, disumbat oleh kebijakan editing yang kurang proporsional.
Dalam dunia jurnalistik, ini bisa dikategorikan sebagai sebuah kesalahan dan bahkan kejahatan. Karena cita-cita agung jurnalisme yang sebenarnya adalah perjuangan terus-menerus untuk membuka “kebenaran” sampai ke akar-akarnya, sampai ke hal-hal yang tak terduga di baliknya. Ini semua bisa dicapai jika sang jurnalis mau menyelam, merasakan dan ikut berkubang secara aktif bersama objek yang tengah dikajinya. Selain itu, jurnalis juga harus mempunyai sikap kejujuran intelektual, kekritisan yang tepat sasar, independen dan mempunyai ruang kebebasan yang cukup untuk menuangkan setiap fenomena yang ditangkapnya. Tanpa semua itu, jurnalisme takkan pernah tepat bidikan dan takkan pernah dapat menjadi motor penggerak perubahan. Inilah mengapa dulu jurnalisme yang diwakili oleh tulisan-tulisan Voltaire melahirkan Revolusi Prancis yang mencerahkan dan mengubah alur sejarah itu. Inilah mengapa jurnalisme dulu berhasil menciptakan wacana kebangsaan di Negara ini melalui tangan Tirto Adi Suryo.
Saya teringat ujaran salah satu Filsuf Post Modern Jerman, Martin Hiedegger. Menurutnya, yang menjadi musuh kebebasan dan kebenaran bukanlah rezim yang otoriter, otoritas pengetahuan atau politis, atau institusi formal-yuridis tertentu, tetapi “penutupan” (concealment), “ketersembunyian” (hiddenness), “kelupaan” (forgetting), yang kemudian pada gilirannya melahirkan “ketidakbenaran” atau “kepalsuan” (untruth, falsity, pseudos). “Penutupan” berarti ketertutupan kebenaran secara sadar karena pengungkapan atas kebenaran itu dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara “penutupan” merujuk pada aktivitas sadar, “ketersembunyian” merujuk pada ketertutupan kebenaran secara tak sadar karena kemalasan atau ketidakmauan kita untuk berpikir tentangnya, dan dapat berarti juga suatu ketersembunyian kebenaran karena “kelupaan” terhadapnya, atau kelupaan yang disengaja dan tersistematisir. Semua rentetan ini bagi Heidegger merupakan musuh kebebasan dan kebenaran.
Kenapa ujar ini perlu sedikit dibeberkan? Karena saya menangkap adanya sinyal-sinyal yang kurang objektif dan jujur dalam proyek penulisan buku ini. Lantaran salah satu narasumber mengeluh pada saya. Saya kutipkan apa adanya: saya komplain dengan para penulis buku itu. Beberapa kritik saya terhadap apa yang jadi policy bupati Dedi tidak dimuat. Semua hanya kritik terhadap staf Dedi. Ada dua pandangan saya yang berbenturan dalam buku itu. 1) Bupati sebagai penentu kebijakan yang strategis. 2) staf dinas sebagai pelaksana. Problem vertikal dan kekuasaan yang masuk pada domain publik juga tak dituliskan. Apakah ini adalah sebuah penutupan, penyembunyian, pelupaan dan kepalsuan yang disengaja seperti yang disinggung di muka? Saya coba husnudlon pada para penulis buku ini, mudah-mudahan semua yang tak tertuliskan hanya sebuah kelalaian belaka atau memang karena space (ruang) yang terbatas. Jadi, normal editing saja. Semoga.
Kembali ke Dedi Supardi. Dalam beberapa hal, Dedi memang diakui relatif berbeda dari tiga bupati sebelumnya: Suwendho, Rachmat Djuhana dan Sutisna. Dedi dikenal lebih egaliter, solider, tanggap dan cerkas. Ia mengembangkan tradisi baru mengenai bagaimana seharusnya yang mesti dilakukan oleh seorang bupati. Tapi bukan berarti ia tanpa kekurangan yang memiriskan. Terbukti, pertama, ia masih kurang teliti dan peduli dengan kinerja bawahannya hingga ke level akar rumput (pedesaan). Bahwa dana-dana pusat yang sedianya dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat pedesaan (seperti dana PNPM, Karang Taruna, Raskin, BLT, UKM) jarang, atau bahkan tak pernah, sampai pada yang membutuhkannya. Korupsi dan monopoli menjadi pemandangan yang sangat lazim terjadi di desa-desa yang jauh dari jangkauan pusat. Ini tentu sebuah ironi yang timpang. Seandainya semua kucuran dana tersebut bisa dimaksimalkan sebijak mungkin, saya yakin angka pengangguran pemuda di level bawah akan sedikit berkurang. Pada akhirnya, kita juga bisa sedikit bersyukur, karena kota kita tak jadi sebagai kota pemasok “pahlawan devisa” yang memilukan (atau memalukan?) itu.
Kedua, kebijakannya juga kerap tak pro rakyat. Atau minimal tak dipikirkan secara matang dan bijak. Ini bisa menemukan sintesisnya pada pembangunan tol Kanci-Pejagan. Akibat pembangunan tol milik grup Bakrie ini (yang masih berperkara dengan masyarakat Porong, Sidoarjo), hampir semua akses jalan di sekitar Tol rusak berat. Ini diakibatkan kendaraan berat pengangkut material tol yang dengan semena-mena menggunakan akses jalan umum. Lihatlah daerah-daerah seperti Waled, Pabuaran, Ciledug, Sumber, Babakan, Gebang, (semuanya WTC: wilayah timur Cirebon, wilayah yang selama ini mungkin dianak-tirikan). Semua akses jalan di daerah ini begitu menggiriskan dan sudah tak layak pakai. Ini belum melihat kondisi jalan-jalan kecil di desa-desa sekitarnya. Lebih parah! Tentu, korban jiwa akibat kondisi jalan yang tak kondusif, maupun kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Tapi pemkab masih saja diam tak berdaya. Atau tahu tapi pura-pura buta? Dalam hal ini, Deandles, mungkin jauh lebih baik dari Dedi, karena dia masih memikirkan pentingnya infrastruktur yang humanis. Ini juga bisa membuktikan, bahwa pemerintah lebih senang join dengan para pengusaha kaya bermasalah daripada memikirkan nasib rakyat yang diampunya.
Dari sini, saya tergelitik membandingkan Dedi dengan Bupati-Bupati lain di Indonesia yang saya anggap lebih “gila” dan menarik. Yakni mereka-mereka yang berani mendobrak kebekuan sistem berpikir kita akan birokrasi. H. Untung Sarwono, misalnya. Bupati Sragen ini memasang Hi-Fi di semua lini kerja bawahannya agar lebih efektif. Ia juga merevolusi birokrasi yang sangat bertele-tele-tak efektif dengan cara mengonlinekan semua hampir perizinan birokratis semacam pembuatan KTP (konon di sana membuat KTP cukup 3 menit). Ia juga membuat kantor all in one, semacam kantor yang bisa mengurusi semua macam hal perizinan. Ia juga membuat pusat pemberdayaan masyarakat seluas 23 hektar di jantung kota yang bisa diakses masyarakat secara gratis. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi kian pesat (dari 10 milyar pertahun menjadi 100 milyar), pelayanan publik kian baik dan kesejahteraaan masyarakat semakin terasa.
Atau David Babihoe Akib, bupati Gorontalo yang sangat merakyat. Sangat jelata. Jargonnya adalah: Government mobile. Yakni gerak cepat pemerintah. Artinya, di sini paradigma yang berlaku adalah: pemerintahlah yang harus mencari rakyat (yang membutuhkan), bukan sebaliknya yang kini merata. “Kita tidak boleh lagi bekerja di belakang meja. Kita harus turun ke jalan. Menyapa masyarakat”, katanya. Ia buktikan dengan seminggu 3 kali terjun ke desa-desa kecil untuk memberdayakan rakyatnya. Di awal jabatannya, bahkan, ia membongkar pagar rumah dinasnya demi bersahabat dengan rakyat secara dekat. Mayarakat selama 24 jam bebas mengeluhkan apa saja kepada pemimpinnya dengan bersahaja. Luar biasa! Berkantor-bekerja secara gerilya. Saya tidak menjemput bola, apalagi menunggu bola, saya merampas bola. Substansi otonomi daerah itu ada 2: pelayanan publik dan kesejahteran masyarakat, katanya lagi secara yakin. Ia gratiskan pendidikan dari tingkat dasar (SD) hingga menengah atas (SMA). Akibat ulahnya itu, ia mendapat ganjaran dari PBB sebagai pemimpin terbaik dalam pelayanan publik.
Bisa juga Drs. Suyanto, bupati Jombang. Suyanto berhasil meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di sana. Setiap puskesmas ia tempatkan beberapa dokter spesialis yang seharusnya mangkal di klinik sendiri dan bisa meraup keuntungan sesuka hati dengan memeras darah dan nanah rakyat. Ini yang paling radikal, katanya, pasien di sana hanya cukup membayar uang 20 ribu untuk segala kebutuhan perawatan, penyembuhan, pelayanan selama sakit. Bahkan sudah hampir 25% pasien di Jombang digratiskan. Ini lebih menarik, H. Masfuk. SH. Bupati Lamongan ini mewajibkan para pelajar di sana untuk mempelajari bahasa Mandarin. Dengan alasan: China saat ini adalah pusat perekonomian Asia. Karena itu, mau tak mau, kita harus banyak belajar dari mereka. Salah satu caranya ialah dengan mempelajari bahasanya. Ia juga berhasil menyulap Tanjung Kodok menjadi obyek wisata menawan yang menjadikannya sebagai bupati terbaik se-Indonesia pada tahun 2008. Karena, Tanjung Kodok pada awalnya hanyalah pantai kotor yang hanya berisi limbah dan sampah. Tapi di bawah kepemimpinannya, Tanjung Kodok menjadi wisata yang berhasil mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan penghasilan daerah. Saya kira, Dedi harus belajar banyak dari keempat Bupati “gila” ini. Atau, jika tidak, kita cari saja Dedi-Dedi lain yang mau lebih “gila” dan berani dari Dedi saat ini?
Akhir kalam, apapun itu buku ini tetap layak dibaca. Minimal, buku ini bisa menjadi secuil rekam jejak akan (pemimpin) kabupaten tercinta ini. Kita juga harus berterimakasih kepada para penulis yang mau mendokumentasikan laju gerak seorang pemimpin legendaris kabupaten ini yang katanya: penuh pelajaran dan sangat inspiratif. Karena sungguh, dalam hal dokumentasi kita masih sangat tidak terpuji. Juga, meski konon kabupaten ini telah meretas krisis buta hurufnya, harus kita akui bahwa ternyata kita belum juga sanggup mentas dari jurang buta baca dan buta tulis. Budaya membaca dan menulis di kabupaten ini masih jauh panggang dari api. Bahkan bagi kalangan pelajar dan akademisi. Nah, kehadiran buku ini mungkin bisa setitik menjembatani. Bagaimana? Wallahu A’lam.
Spread the love