For those I hurt this year, I ask forgiveness and I will try to be better. 
For the ways my work was used to divide people rather than bring us together, 
I ask forgiveness and I will work to do better. 
Mark Zuckerberg (30/09/17)[1]
Banyak pihak mensinyalir bahwa salah satu resep Adolf Hitler sanggup menggenggam Jerman lantaran kemampuannya dalam memanajemen propaganda dan hoaks.[2] “Buatlah dusta menjadi besar, jadikan sederhana, ucapkan senantiasa, maka kita pun akan mempercayainya”, begitu kira-kira kredo Hitler. Kemampuan propaganda tersebut dibungkus Hitler dengan kepiawaian mengolah retorika. Dalam bukunya, Mein Kampf, dengan lantang ia menulis: jede grosse Bewegung auf dieser Erde verdankt ihr Wachsen den grossern Rednern und nicht den grossen Schreibern (setiap gerakan besar di dunia ini dikembangkan oleh ahli-ahli pidato dan bukan oleh jago-jago tulisan).[3]

Hari ini kita merasa hidup dalam kubangan apa yang pernah direfleksikan Hitler setengah abad silam. Mesin propaganda dan hoaks menyelinap nyaris dalam semua berita yang kita telaah tiap harinya –baik melalui sebaran media sosial maupun media konvensional.  Saat ini kita hidup dalam gempuran tsunami informasi di mana jeda dan refleksi untuk menelaah satu informasi secara mendalam merupakan barang mewah. Kecepatan seolah menjadi Tuhan. Tak peduli itu sudah terverifikasi secara rigid atau belum. Parahnya, kita semua seperti menerima wabah tersebut secara taken for granted begitu saja.

Hampir semua orang merayakan hoaks. Tidak peduli mereka yang hanya lulusan sekolah dasar atau mereka yang sudah mengenyam pasca sarjana. Semuanya tak luput dari lalu lintas peradaban hoaks. Dari bangun hingga tidur lagi beranda maya kita diserbu oleh berita-berita hoaks. Jurnalisme kita juga telah mengidap penyakit parah. Penyakit yang berasal dari berita palsu (fake news), berita bohong (hoax), rumor, disinformasi, teori konspirasi, dan propaganda. Meminjam terminologi orang-orang pintar, kini kita tengah masuk pada era post-truth. Era ketika kebenaran tinggal menjadi kenangan dan nostalgia.

(Sumber Gambar: politico.com)

Bahkan negeri semaju Amerika, rakyatnya tak luput dari wabah hoaks. Harus kita akui kemenangan Donald Trump salah satunya ditopang oleh massifnya serangan berita hoaks yang mendiskreditkan Hillary Clinton di belantara Facebook. Menanggapi kondisi sedemikian, Barack Obama sampai harus berkomentar tajam: “Apabila berita bohong sanggup dikemas sedemikian rupa dan disebar secara massif melalui Facebook, sehingga kita tak lagi mampu mengidentifikasi mana media yang kredibel dan tidak, mana informasi yang benar dan yang dusta, maka sungguh kita sedang menghadapi problem akut: kehancuran demokrasi sudah di depan mata” (the-guardian.com, 18/11/2016).[4]

Kekhawatiran Obama merupakan alarm bagi alam demokrasi yang terancam dibajak oleh kedegilan baru bernama hoaks. Lantaran sifatnya yang sistemik dan destruktif, tak heran jika hoaks disebut-sebut sebagai penumpang gelap yang sanggup mengkaramkan bahtera demokrasi. Bahkan Airlangga Pribadi menyebutnya sebagai kanker bagi kehidupan demokrasi.

Produsen Hoaks

Beberapa waktu lalu dosen filsafat Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung, pernah berujar: “hoax terbaik adalah versi penguasa. Sebab, mereka memiliki peralatan lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dan seterusnya”.[5] Mungkin Rocky bermaksud satire. Tetapi dari satire itu serasa ada hikmah yang sanggup kita cerap. Bahwa, sedikit banyak, pemerintah turut andil dalam membangun peradaban hoaks baik melalui lembaga resmi maupun media-media mainstream yang sudah berafiliasi.

Hebohnya berita tentang pejabat dan auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengobral opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan lonceng pembenaran yang sulit disanggah. Jauh sebelum itu, masyarakat kerap meragukan laporan-laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang acap menutup kebenaran hakiki dengan kebenaran faktual dan material. Jika statistik resmi saja begitu mudah dimanipulasi, kepada siapa lagi kita hendak mereguk validitas informasi yang paling tinggi?

(Sumber Gambar: Relawan TIK)

Jika penguasa bekerja memproduksi hoaks melalui lembaga resmi, maka media massa melakukan modus operandi hoaks secara lebih implisit tetapi massif. Cara yang paling lazim adalah dengan menggunakan framing yang kelewatan. Robert M. Entman dalam Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm (1993) menandaskan bahwa framing media terhadap berita lazimnya menggunakan dua jurus: menyortir isu dan penekanan pada poin-poin tertentu. Melalui dua jurus itu media menyuguhkan, menutupi, dan menggiring opini publik sesuai dengan yang media kehendaki. Dari framing itu pula kita sanggup mencerna kemana sebenarnya arah politis sebuah media (Entman,1993: 52).[6]
Jika saya boleh menambahkan, framing juga dapat dilancarkan melalui politik tata letak dan eufimisme bahasa. Politik tata letak merupakan pertarungan ruang yang kerap kita temukan dalam media massa cetak. Kenapa berita A yang tak terlalu signifikan dengan kepentingan rakyat bisa diletakkan di headline depan, sementara yang langsung bersentuhan dengan hajat orang banyak diletakkan di rubrik nusantara yang lebih merasuk ke dalam. Di sini berlaku rumus prominence: hanya orang-orang besarlah yang layak jadi objek berita (headline). Ketidak-adilan tata ruang ternyata tak hanya terjadi secara riil di kehidupan sehari-hari, ia juga kerap ditemukan pada helai demi helai halaman media cetak.
Eufimisme bahasa melancarkan framingnya melalui pelunakan makna sebuah kata. Misalkan mengganti kata banjir menjadi genangan. Mengganti kata “banjir” dengan “genangan” tentu merupakan kejahatan framing yang serius. Ini mengingatkan kita pada “Bencana Lumpur Lapindo” yang tiba-tiba menjadi “Bencana Lumpur Sidoarjo” dulu. Penggantian kata/kalimat seperti ini jelas menyesatkan. Eufimisme sedemikian bisa mengkerdilkan makna sebuah kata menjadi tak bertenaga lagi. Saya percaya, hoaks tidak hanya menyublim dalam berita-berita berisi dusta. Tapi ia juga bisa disuntikkan ke dalam penggantian kata yang dilemahkan maknanya.
Setelah hoaks dengan beragam genrenya diproduksi, lalu siapa yang menjadi distributor utamanya? Setidaknya hingga detik ini, tak ada mesin penyebar berita dusta yang paling gigantis melebihi aplikasi sosial media. Padahal di Indonesia saja, pada tahun 2016 perusahaan media sosial maupun mesin pencari telah mereguk iklan digital sebesar Rp 8,4 triliun. Tapi keuntungan sebesar itu seolah tak menjadikan perusahaan sosial media untuk turut berperan aktif dalam membendung arus bah hoaks.
Tetapi bagaimanapun, takkan ada api jika tak ada pemantiknya. Di sinilah peran pengguna media sosial dalam lalu lintas hoaks menjadi titik sentral. Daru Priyambodo menyematkan sebutan bagi orang-orang yang gemar menebar berita hoaks sebagai clicking monkey. Seturut Daru, the clicking monkey adalah mereka yang dengan riang gembira meng-klik gawai cerdasnya untuk mem-broadcast hoaks kesana-kemari, me-retweet, atau mem-posting ulang di laman Facebooknya (Koran Tempo 15/11/2013).[7]
Bendung Hoaks

Kita perlu mengapresiasi beberapa media yang sudah mencantumkan rubrikasi hoax or not demi menyeleksi kemungkinan berita bodong yang masuk ke meja redaksi.[8] Kendati demikian, langkah demikian tentu masih jauh dari kata cukup. Untuk membendung hoaks tidak bisa menggunakan jurus karitatif dan elementer. Perlu menggalang kerjasama multi-dimensi untuk mengkerangkeng virus ini secara laten. Gerakan melawan hoaks musti menjadi gerakan semesta yang melibatkan pemerintah, perusahaan digital, pendidik, agamawan, dan semua lapisan masyarakat lainnya. Sebab itu, beberapa tawaran ini mungkin bisa menjadi pertimbangan.

Pertama, tentu saja regulasi. Itikad yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memerangi hoaks musti mewujud dalam segepok regulasi yang ketat dan padu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selama ini abai membidik aktor utama distributor hoaks: perusahaan media sosial. Hingga detik ini UU ITE masih melulu menjadikan pengguna media sosial sebagai pesakitan hukum. Sebaliknya, perusahaan media sosial sebagai penyedia infrastrukturnya justru lepas landas tanpa tanggung jawab yuridis apapun.

(Sumber Gambar: Relawan TIK)

Padahal Uni Eropa sudah mulai menggeliatkan regulasi yang menuntut tanggung jawab perusahaan digital atas distribusi berita hoaks. Bahkan, terhitung mulai awal tahun ini Jerman memberlakukan regulasi ketat berupa denda bagi industri media sosial yang turut mendistribusikan hoaks dan tak melenyapkannya selama 24 jam. Tak tanggung-tanggung, otoritas Jerman menetapkan sanksi denda 500.000 euro untuk setiap hoaks yang beredar. Tak hanya itu, industri media sosial juga diwajibkan membangun Unit Penanganan Berita Bohong yang bermarkas di Jerman (huffingtonpost.com, 19/12/16).[9]

Kedua, pembuatan kurikulum literasi media.[10] Saya sangat menyayangkan program barcode Dewan Pers yang sudah diberlakukan beberapa waktu lalu. Untuk membendung hoaks, tidak bisa melalui cara-cara anti demokratis seperti ini. Sebab yang demikian ibarat menyembuhkan penyakit satu tapi di saat yang sama menumbuhkan penyakit lain yang tak kalah ganasnya. Sebab barcode berpotensi membungkam tumbuh kembangnya kecambah media-media kecil yang sudah dan hendak lahir. Barcode juga hanya akan membuat iklim media kita menjadi sangat elitis dan monolitik. Seolah hanya media mainstream-lah yang berhak bicara dan suci dari dosa. Padahal, seperti ujar Senator Claire McCaskill: krisis yang menghantam masyarakat saat ini tak hanya lantaran hoaks maupun berita palsu yang begitu menggurita, tetapi karena jurnalisme media konvensional kita tidak hadir sesuai fitrahnya yang objektif, berimbang, dan mencerahkan (nytimes.com, 6/11/2016). [11]

Yang lebih dibutuhkan dari barcode sebenarnya kurikulum literasi media. Masyarakat maupun peserta didik perlu disentuh dengan gelontoran program yang edukatif, bukan assersif. Literasi media tentu bukan sekadar mempelajari bagaimana mekanisme jurnalisme yang baik dan benar sesuai kaidah 5 W + 1 H. Tetapi lebih dari itu: meliputi bagaimana cara menganalisis konten, analisis wacana, hingga analisis framing secara dasar. Bagaimana cara menelusuri hoaks, efek destruktif hoaks, dan cara membendung hoaks secara praktis. Katakanlah semacam buku saku (handbook) penangkal hoaks.

Dari perangkat literasi media itu kita akan dengan mudah mengidentifikasi antara fakta atau fitnah, berita atau propaganda, dan kebenaran atau kepalsuan. Percayalah, dengan barcode kita hanya akan melenyapkan satu-dua media partisan yang gemar memproduksi hoaks. Tapi melalui literasi media, kita sanggup memberantas seluruh lini hoaks hingga ke akar terdalamnya. Karena barcode bersifat menghukum ke luar, sedang literasi media lebih pada pencegahan dari dalam. Untuk lebih memudahkan deskripsi mengenai literasi media, saya buat infografi sederhana ini:

(Dokumen Pribadi)

Dari literasi media yang sudah matang itu diharapkan tumbuh sikap kritis yang sehat dalam menelaah tiap berita. Era dimana fakta dan fitnah berkelindan menjadi satu paket hingga sulit dibedakan seperti sekarang, sikap kritis terhadap semua pemberitaan saat ini hukumnya fardu ain. Kritis di sini tentu bertujuan bukan untuk apatis. Melainkan agar senantiasa tumbuh-kembang kemampuan mengkroscek tiap berita sebelum melahapnya secara tandas. Jargon in media we trust harus dibarengi dengan perangkat lunak literasi media yang sudah tertancap sedari dini.

Khusus kampanye literasi media, saya sudah menggalakan ini sejak 2013. Ini dilakukan berangkat dari kegelisahan melihat begitu dominannya hoaks yang acap saya temukan setiap harinya. Kampanye ini tidak terbatas pada institusi tempat saya mengabdi, melainkan menerabas ke sekolah-sekolah lain, pesantren, organisasi kepemudaan, dan bahkan perguruan tinggi.[12] Saya tancapkan sikap kritis pada tunas-tunas muda itu dalam menalaah tiap berita dan fenomena. Tak hanya pada yang muda, bahkan pada Ibu-ibu dan Bapak jamaah pengajianpun saya senantiasa berbagi ihwal pentingnya tradisi verifikasi (tabayun) dalam segala hal.

(Edukasi Literasi Media di Perguran Tinggi/Dokumen Pribadi)

Sebab, harus kita akui, hoaks acapkali menunggangi agama sebagai kuda beban untuk tujuan artifisial kekuasaan tertentu. Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu dengan terang benderang membuktikan hal itu. Hingga detik ini, tak ada yang lebih mengerikan melebihi hoaks yang sudah berkelindan dengan sentimen agama. Karena jenis hoaks demikian tidak saja akan merugikan personal semata, melainkan sanggup menggerus seluruh pondasi bangsa dan negara.

Ketiga, menuntut industri sosial media untuk mengalokasikan profit bisnisnya demi mendukung program literasi media di semua lapisan masyarakat –utamanya di kalangan akademik maupun pendidik. Sebagai komprador yang mereguk keuntungan besar dari lalu lintas peradaban hoaks, sudah sepatutnya industri sosial media dibebani tanggung jawab moral-intelektual untuk menciptakan adab digital yang lebih baik. Bukankah dalam lini usaha apapun lazim ditemui terminologi zakat berupa Corporate Social Responsibility (CSR)? Permintaan maaf Mark Zuckerberg di atas tentu takkan banyak artinya jika tidak disertai upaya yang nyata.

Inilah sejatinya tugas pemerintah sebagai regulator, pendidik sebagai eksekutor, dan industri digital sebagai fasilitator. Saya yakin, kolaborasi ketiganya akan mampu meringkus virus hoaks secara bertahap dari hulu hingga hilir. Jika sudah demikian, kita tidak akan lagi terjebak untuk kesekian kalinya pada solusi karitatif dan elementer dalam gerakan melawan hoaks.
Akhir Kalam

Sebagai penutup, izinkan saya mengutip dua petuah kiai saya di pesantren dulu. Sang kiai berkata: 1) jika belum sanggup menjadi rintik hujan yang menebar manfaat, janganlah jadi kayu bakar yang turut menyumbang polutan, dan 2) sabda Nabi yang paling relevan untuk diamalkan di masa ini adalah man kana yu’minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyashmut(siapa yang beriman pada Tuhan, berkatalah dengan ujaran yang baik atau [jika tak mampu] diamlah). Dari petuah itulah saya membuat perangkat lunak literasi media yang khusus saya tanamkan dalam diri dan sekeliling agar tak terseret arus tsunami informasi.

(Edukasi Literasi Media di Tingkat SLTA/Dokumen Pribadi)

Melaui momentum ini, mari galang jihad akbar memerangi hoaks. Jika makna jihad yang tertinggi adalah memerangi nafsu ankara dan syahwat di dalam diri, maka kini saatnya kita memerangi diri dari godaan memproduksi dan menyebarkan syahwat hoaks yang destruktif itu. Ini digalakan semata demi masa depan adab informasi yang sehat dan beradab bagi anak cucu kelak. Audzu billahi min al-hoax ar-rajim.



[1] Pernyataan maaf ini diungkapkan CEO Facebook di akun pribadinya, Mark Zuckerberg, pada tanggal 30 September 2017 bertepatan dengan perayaan Yom Kippur.
[2]Mulai Februari 2017, lema Hoax (menjadi Hoaks) sudah terdaftar ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V versi online/daring.
[3] Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern,  hlm. 1. 
[4] Barack Obama on fake news: ‘We have problems’ if we can’t tell the difference (theguardian.com).
[5] Statemen ini diungkapkan Rocky Gerung dalam acara  Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa 17 Januari 2017, yang bertema  “Hoax VS Kebebasan Berpendapat”.
[6] Robert M. Entman. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Political Communication. Vol. 10. No. 3. Hlm: 52.
[7] The Clicking Monkey, Koran Tempo, 15 November 2013.
[8] Belum lama ini Detik.comdan Kompas.com telah memulai rubrikasi penangkal hoaks. Di Detik rubrik itu bernama hoaxornot.detik.com dan di Kompas berjuluk news atau hoax.
[9] Germany Weighs Stiff Fines for Social Media Sites That Carry Fake News (huffingtonpost.com).
[10] Menurut hemat saya, terminologi yang tepat untuk perangkat menangkal hoaks adalah Literasi Media, bukan Literasi Digital. Makna Literasi Media lebih luas dan menyeluruh. Lagipula bukankah hoaks tak hanya kita temukan di dalam pemberitaan dalam jaringan (daring)/online, tapi juga di media cetak, radio, televisi, bahkan di dalam buku-buku bacaan.
[12]Bisa diakses di sini: Siswa dan Sastra (http://www.khoirulanwar.net/2017/10/siswa-dan-sastra.html)
Setitik Rujukan
Buku & Jurnal:

1)   Rakhmat, Jalaluddin. Retorika Modern (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007: 1).
2)   Entman, Robert M. “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm” (Political Communication. Vol. 10. No. 3, 1993: 52).
Media Cetak & Online:

1)  Kompas.com. “Kata “Hoaks” dan “Meme” Sudah Tercatat di Kamus Bahasa Indonesia”, http://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/13203281/kata.hoaks.dan.meme.sudah.tercatat.di.kamus.bahasa.indonesia(diakses 06 November 2017).
2)   Facebook.com. “Mark Zuckerberg”,
3)  Theguardian.com. Barack Obama on fake news: ‘We have problems’ if we can’t tell the difference”, https://www.theguardian.com/media/2016/nov/17/barack-obama-fake-news-facebook-social-media(diakses 06 November 2017).
4)  Koran Tempo. “The Clicking Monkey”, https://koran.tempo.co/konten/2013/11/15/327490/The-Clicking-Monkeys(diakses 06 November 2017).
5)     Huffingtonpost.com. “Germany Weighs Stiff Fines for Social Media Sites That Carry Fake News”, https://www.huffingtonpost.com/entry/german-fake-news-fines_us_585843d5e4b03904470a1dfb (diakses 06 November 2017).
Spread the love