Ini bukan masalah untung dan rugi.
Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Presiden Joko Widodo (BBC Indonesia)

(Sumber Gambar: kompasiana.com)

Akhir-akhir ini, banyak pihak mensinyalir bahwa Nawacita yang dulu digemakan Presiden Jokowi tak lebih dari slogan kosong tanpa makna. Pengangguran masih bertebaran di mana-mana, asupan subsidi yang bersentuhan dengan perikehidupan masyarakat kecil lamat-lamat mulai dipangkas, pembangunan infrastruktur digemakan tanpa mengindahkan kelestarian budaya dan agraria, kebebasan mulai diberangus melalui seperangkat regulasi yang tak menyentuh substansi. Dan seterusnya.

Pernyataan di atas memang tak sepenuhnya salah, tetapi juga tak seluruhnya benar. Setiap rezim di republik ini senantiasa menyimpan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Izinkan saya untuk mengutarakan alasan mengapa lansiran itu musti diluruskan. Saya akan memulainya dari sektor energi, utamanya bahan bakar minyak (BBM). Mengapa? Sebab di negeri ini, isu terkait BBM menempati posisi yang super sensitif setelah isu mengenai agama. Ini tentu dikarenakan BBM menyentuh nyaris seluruh sendi perikehidupan masyarakat dari hulu hingga hilir.

BBM yang terjangkau secara otomatis akan membuat harga bahan pokok juga turut terjangkau, mudahnya menjalankan kegiatan-kegiatan produktif, bergeraknya sendi ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebaliknya, BBM yang mahal akan berimbas pada meroketnya harga bahan pokok, sulitnya menjalankan roda ekonomi, dan macetnya kegiatan-kegiatan produktif dalam segala lini. Pada akhirnya, BBM yang mahal hanya akan menjadikan sebuah daerah berjalan di tempat tanpa kemajuan yang berarti. Dan, harus kita akui bersama, fakta yang terakhir ini telah lama terjadi di Bumi Pertiwi utamanya di daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia.

Perbedaan harga yang begitu tinggi antara Jawa dan luar Jawa, misalnya. Beberapa tahun yang lalu harga BBM jenis Premium di Wamena, Jayawijaya, mencapai hingga kisaran Rp 100.000/liter. Bahkan di Papua Barat konon menapaki angka Rp 150.000 hingga Rp 200.000/liter. Ini tentu bentuk ketidak-adilan energi yang begitu kasat mata. Disparitas harga yang begitu kentara seperti ini tentunya akan menjadi bom waktu kesenjangan sosial yang setiap saat siap meledak jika tak segera dicari formula alternatifnya.

Pemerintah tentu menyadari betul fakta ini. Oleh sebab itu, bertepatan dengan kunjungannya ke Papua tahun lalu, Presiden Joko Widodo mencanangkan Program Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat Papua dan daerah-daerah 3T lainnya. Presiden tanpa ragu melancarkan program tersebut ketika meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Selasa (18/10/16).


Tak berselang lama, Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 ihwal Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Secara Nasional, lahir sebagai penegasan dari pidato Presiden di Yahukimo. Merujuk peraturan itu, juga melalui SK Direktur Jenderal Nomor 09.K/10/DJM.O/2017, pemerintah secara resmi memberlakukan kebijakan BBM Satu Harga secara bertahap mulai 1 Januari 2017.

Adapun peta jalan (roadmap) BBM Satu Harga adalah demikian: tahun 2017 akan membangun 54 unit lembaga penyalur di daerah yang memiliki infrastruktur darat dan laut cukup baik, tahun 2018 bakal membangun 50 unit lembaga penyalur di daerah dengan infrastruktur darat dan laut yang terbatas, dan di tahun pamungkas (2019) hendak membangun 46 unit lembaga penyalur di daerah yang belum memiliki infrastruktur darat dan laut sama sekali. Total semuanya adalah 150 lembaga penyalur di 148 titik (Pertamina). Semua titik itu memiliki harga baru yang setara: Premium Rp 6.450/liter dan Solar Rp 5.150/ liter. Hingga Oktober-November tahun ini saja sudah ada 32 wilayah yang telah/akan menikmati kebijakan program BBM Satu Harga (katadata.co.id).

(Sumber Gambar: www.bphmigas.go.id)

Tetapi tentu menjalankan program se-gigantis ini tak semudah membalik telapak tangan. Banyak onak dan duri yang musti dihadapi oleh Pertamina. Seperti diungkap mantan Direktur PT. Pertamina (Persero), Dwi Soetjiptodi Universitas Gadjah Mada (UGM) Januari lalu. Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang sedikit menghambat laju Pertamina dalam mengamalkan program BBM Satu Harga: 1) tingginya biaya jalur distribusi dari Sabang sampai Merauke dan 2) krisis harga minyak dunia yang masih fluktuatif. Sementara kapasitas produksi minyak mentah Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. 

Ini belum ditambah dengan kenyataan bahwa: masih banyak daerah yang belum memiliki lembaga penyalur khususnya di daerah 3T, infrastruktur darat yang belum memadai untuk mengangkut BBM, dan mahalnya bea membangun lembaga penyalur lantaran volume yang terlampau kecil (Pertamina).

(Sumber Gambar: www.bphmigas.go.id)

Sebab itu, Pertamina berjanji akan melakukan pelbagai jurus agar program BBM Satu Harga lekas bisa dinikmati oleh semua penduduk Indonesia. Di antaranya: a) meningkatkan bisnis di hulu migas, b) mendorong efisiensi produksi, c) merevitalisasi kilang minyak, d) membangun infrastruktur, e) meningkatkan kapasitas pemasaran, dan f) mendorong kinerja keuangan. Konkretnya mungkin akan diawali pada tiga lini ini: pembangunan lembaga penyalur, peningkatan kapasitas penyimpanan BBM, dan percepatan infrastruktur darat dan laut demi memudahkan jalur distribusi BBM Satu Harga. Dari titik ini saya percaya, bukan Pertamina namanya jika tak sanggup keluar dari pelbagai jerat kesulitan demi kemajuan bangsa.

Bahkan, demi mensukseskan program BBM Satu Harga agar lebih merata, pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (bisnis.com).

(Sumber Gambar: www.migas.esdm.go.id)

Yahukimo mungkin tak senyaring Protokol Kyoto. Tapi jelas, destinasi ini menjadi saksi penting tentang upaya keras pemerintah (cq.Pertamina) dalam memberikan energi yang berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. Melalui program BBM Satu Harga ini pula, pemerintah melalui Pertamina sejatinya tengah membangun fondasi cita-cita yang kita impikan sejak lama: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan sendirinya, kebijakan BBM Satu Harga menjadi salah satu negasi kuat atas pernyataan-pernyataan yang kini banyak mengemuka. Presiden Jokowi tetap bersiteguh pada Nawacita yang menjadi kitab suci laju pemerintahannya. Dengan mengamalkan poin ketiga Nawacita yang berbunyi: “Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, sesungguhnya pemerintah sedang mengamalkan sila terakhir Pancasila yang kerap kita abaikan bersama: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Sumber Gambar: www.esdm.go.id)

Sebab sungguh Indonesia tak melulu Jawa belaka. Nun jauh di sana ada Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Papua yang juga tak kalah penting untuk mendapat sentuhan kebijakan yang setara. Tak ada alasan lagi untuk menomor-duakan “mereka”. Sebab yang kita sebut sebagai “mereka” sejatinya adalah “kita”. Itulah Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya. Potensi terbesar bangsa Indonesia.

Kelak sejarah akan mencatat, Yahukimo adalah saksi bahwa Nawacita tak sekadar isapan jempol belaka. Dan, semua itu diawali dengan program BBM Satu Harga yang telah dipersembahkan Pertamina.

Demi dan untuk kemajuan Indonesia secara paripurna.



Total Page Visits: 601 - Today Page Visits: 1
Spread the love