Setiap kali membahas Maroko, ingatan saya selalu tertuju pada Mohammed Arkoun, Fathima Mernissi dan Mohamed Abed al-Jabiri. Ketiga tokoh ini memang memiliki kecenderungan pemikiran yang berbeda. Arkoun pada studi (dekonstruksi) Hermeneutika. Mernissi concern di feminisme dan keadilan gender. Jabiri lebih ke (revolusi) tradisi nalar Arab yang oleng itu. Tapi tetap, ketiga pemikir ini mengusung episthem dan élan vital yang sama, meski implisit: kerendah hatian (Arkoun), independensi (Mernissi) dan kebebasan (Jabiri). Dan, ini yang penting, ketiga-tiganya lahir dari rahim negeri matahari tenggelam (Maroko) yang sudah berhasil menerangi cakrawala berpikir sebagian masyarakat dunia “Timur” (terutama RI). 

Dalam pemikiran dekonstruksi Derridean a la Arkoun, kita menemukan etiko-politis untuk selalu berendah hati dan mengafirmasi akan hadirnya The Others (sang Liyan). Apapun itu. Karya budaya, manusia, suku-bangsa, lebih-lebih Negara. Seperti yang pernah diulik oleh Helene Cixous dan dikutip oleh Goenawan Mohammad dalam pengantar buku Derrida (Lkis; 2005): dekonstruksi Derridean akan menjadi peringatan etiko-politis terbesar dari masa kita. Peringatan, lantaran ia semacam cambuk untuk diplomasi-angkuh-monologis khas Negara maju.
Lansiran ini penting. Sebab, yang membuat panggung sejarah di dunia ini tegang dan morat-marit adalah presepsi yang timpang dan tak fair. Terutama dari negeri “pertama” terhadap dunia ketiga (Islam/Timur). Karena itu, tidak berlebihan apabila Edward W. Said menandaskan, belum ada suatu periode pun dalam sejarah Eropa dan Amerika sejak abad Pertengahan, yang di dalamnya Islam didiskusikan atau direnungkan di luar kerangka yang diciptakan oleh nafsu, kecurigaan dan kepentingan politis. Nah!

Apalagi untuk konteks konstelasi Timur Tengah dan Afrika Utara. Dua area ini adalah “zona rawan” dimana tarikan kepentingan (untuk Negara maju), sentimen rasial dan rezim yang “sultanik” mengkristal menjadi satu permasalahan yang musykil diudar. Belum lagi jika membincang hegemoni (konspirasi?) yang ditancapkan oleh Eropa dan Amerika. Semenanjung Timur Tengah dan Afrika Utara, hingga kini, masih menjadi incaran menggiurkan lantaran kekayaan energi migasnya yang melimpah. Lazimnya, usaha imperialisme jenis baru itu berdalihkan “perdagangan bebas”. Jika dengan cara halus tak bisa, maka dengan jalan militerisme-dehumanisasi yang mengatasnamakan “misi pemberadaban”, “menjaga stabilitas politik”, “penyelamatan warga-sipil” dan “menjungjung tinggi HAM dan demokrasi”. Padahal, kita semua tahu, ada udang di balik batu. Ada “minyak” di balik semua serangan-serangan itu. Seperti yang pernah menimpa Iraq dan kini juga Libya.
Pada lajur inilah, kemudian, independensi menjadi penting. Mantan (alm.) Presiden Abdurrahman Wahid mungkin bisa menjadi personifikasi paling menarik di sini. Maka izinkanlah saya sedikit bercerita. Pada saat beliau menjadi Presiden, banyak orang mengecam kegemarannya berkeliling dunia, mengunjungi negara-negara yang dalam pandangan umum di­anggap kurang relevan dengan kepentingan Indonesia. Namun, jika ditelisik lebih lanjut, daftar negara-negara yang beliau kunjungi itu justru identik dengan daftar undangan Konferensi Asia-Afrika.
Brasil mengekspor sekian ratus ribu ton kedelai ke Amerika setiap tahun, sedangkan Indonesia meng­impor lebih dari separo jumlah itu, juga dari Amerika. Karena itu, Presiden Gus Dur datang ke Rio De Janeiro untuk membeli langsung kedelai dari sumbernya tanpa makelar Amerika. Venezuela mengimpor seratus persen belanja rempah-rempahnya dari Rotterdam, sedangkan Indonesia mengekspor seratus persen rempah-rempah kita ke sana. Maka, Presiden Gus Dur menawari Hugo Chavez membeli rempah-rempah langsung dari Indonesia. Bahkan, Gus Dur mengusulkan kepada Sultan Hassanal Bolkiah untuk membangun Islamic Financial Center di Brunei Darussalam. Lalu, melobi negara-negara Timur Tengah untuk mengalihkan duit mereka dari bank-bank di Singapura ke sana (Staquf: 2009).
Itu semua Gus Dur lakukan demi mengejar kemerdekaan yang bukan hanya label, tapi kemerdekaan hakiki bagi manusia-manusia dunia ketiga. Bahwa, semua masalah-masalah ini hanya bisa dituntaskan bila berbagai ketidakadilan dalam ta­ta dunia yang mapan dapat diatasi. Bahwa, dalam perjuangan itu harus tergalang kerja sama di antara bangsa-bangsa tertindas menghadapi bangsa-bangsa penindas. “Perlawanan” itu mutlak penting. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, perlawanan itu bukan dalam rangka menghegemoni, melainkan hanya sebagai pernyataan sikap independensi. Meski Antonio Gramsci pernah berujar, pada saatnya nanti kita selalu akan dihadapkan pada dua pilihan: menghegemoni atau dihegemoni.
Terakhir, kebebasan. Kebebasan dalam artiannya yang produktif nan etis. Kebebasan dalam menentukan sikap, kebebasan dalam menentukan mitra-kerja dan tentu saja kebebasan dalam merangkum epistemologi diplomasi dengan Negara mana saja yang dikehendaki –sejauh masih memegang teguh tiga prinsip dasar ini. Karena dari sinilah embrio kedaulatan bakal tercipta. Imperialisme represif yang pernah dialamai RI (oleh Belanda dan Jepang) dan Maroko (oleh Prancis dan Spanyol) setengah abad lalu tentu menjadi pelajaran paling berharga untuk tak terjerumus kedua kalinya dalam kubangan yang sama. Termasuk kubangan (imperialisme) berwajah baru.
* * *
Lalu apa relevansinya mengetengahkan élan ketiga (pemikiran) tokoh tersebut dalam kaitannya dengan perbaikan diplomasi antara Maroko-RI? Banyak korelasi yang dapat dikuliti di sini, tentu. Diantaranya: sejatinya yang melanggengkan hubungan diplomasi antar Negara satu dengan yang lain bukanlah semata perebutan aneka kepentingan, keterpaksaan, romantisisme sejarah yang lapuk maupun agenda seremonial yang tak bermakna apa-apa kecuali menghamburkan dana secara sia-sia. Semua eksponen itu akan musnah dan tumbang seketika saat hanya kepentingan yang menjadi panglima.
Baiklah, seperti yang sudah disinyalir banyak pihak, kita tahu persaudaraan batin antara Maroko-RI sudah berumur enam abad lebih (ini jika dihitung dari Battutah yang singgah ke Pasai pada abad 14). Persaudaraan dhohir-diplomatik juga sudah bertitimangsa kepala 50 (ini didasarkan pada hubungan diplomasi yang disahkan mulai tanggal 02 Mei 1960). Bahkan, tetua dan pesohor wali sanga yang paling berjasa menyebarkan sukma agama di tatar Jawa ini juga berasal dari Maroko: Syeh Maulana Malik Ibrahim al-Maghriby.
Kita tahu, RI-Maroko adalah teman sejawat sejak di GNB (Gerakan Non-Blok) dan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Kita juga tahu sudah sejak satu dasawarsa (mulai tahun 2001) Maroko memberi 15 asupan beasiswa untuk civitas Indonesia. Kita bahkan tahu di tahun 2010 silam, seniman-seniman negeri ini telah berhasil mempromosikan budaya Nusantara dengan mementaskan lakon Ramayana memakai Bahasa Arab di Maroko. Kita tahu semua akan itu.
Tapi menggemakan romantisisme sejarah saja tak cukup. Karena romantisme hanya akan terjebak pada nostalgia. Saya juga tak mau mengulang-ulang apa yang sudah didedahkan oleh banyak analis dan media tentang hubungan (diplomatik) RI-Maroko yang konon mesra dari dulu itu. Karena repetisi (mengulang-ulang), dalam dunia pemikiran, adalah aib. Lagipula kemesraan yang selama ini terjalin, diakui atau tidak, masih sebatas seremonial-formalistik. Makanya, tawaran yang dicanangkan lebih dari itu: meneropong lebih jauh kemungkinan apa saja yang dapat dibetot oleh dua Negara ini seandainya mau benar-benar memelihara epistemologi berpikirnya dalam berdiplomasi.
Lantaran, seperti dikatakan Lintang dalam Novel Laskar Pelangi: pada hakikatnya semua berhulu dari paradigma berpikir. Kebijakan yang dilahirkan oleh hukum, politik, hubungan diplomasi, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan bermuara dari sini. Jika semua elemen itu lahir dari kerangka pikir kapitalistik-brutal, tentu produk yang akan dihasilkannya pun kurang lebih akan sama, misalnya. Begitu juga sebaliknya.
Sebab itu, mulai saat ini kita tak perlu lagi calo (dari Amerika atau Eropa) dalam melakukan “misi pemberadaban” diplomatik di berbagai sektor dan lini. Kita juga tak perlu “makcomblang” untuk lebih merekatkan kembali jalinan “cinta” yang sudah mekar bersemi sejak berabad-abad lalu antara Maroko-RI. Yang kita perlukan hanya komitemen untuk setia (ber-epistemologi) rendah hati, independen dan bebas dalam segala tapak-jejak diplomasi yang kita buat. Ini dilakukan dalam rangka merawat dan menjaga hubungan itu agar senantiasa elegan, fair dan dinamis. Nah, dari titik inilah, spirit pemikiran ketiga tokoh di muka beroleh relevansinya untuk konteks diplomasi Maroko-RI ke depan yang lebih mencerahkan.
Saya kira jika semua pra-idea itu bisa kita amalkan, ramalan Samuel Huntington akan menemukan titik terangnyanya di sini. Menurut nujuman Samuel, masa keemasan (golden time) Eropa dan Amerika lambat laun akan segera beringsut ke tangan “Islam” dan “Timur”: Maroko-RI! 
Bagaimana menurut Anda? Wallahu A’lam.
** Artikel ini menjadi juara ke-II Lomba Artikel Tingkat Nasional tentang Hubungan Diplomasi Marroko-RI yang diadakan oleh PPWI Jakarta bekerjasama dengan Kedubes Marroko
Spread the love