I have imagined that paradise will be a kind of library!
(Jorge Luis Borges)
Beberapa hari yang lalu, jagat media sosial kita kembali riuh-bergemuruh. Bukan lantaran selebrasi sensasional yang kerap ditebarkan para artis, juga bukan sebab ancaman radikalisme yang kini tengah kembali meradang. Melainkan karena pernyataan salah satu petinggi partai di republik ini yang berseloroh: pengumpulan data kecurangan pilpres ke Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilakukan seperti Roro Jonggrang membuat Tangkuban Perahu (03/08). 
Sontak statemen tersebut menjadi bulan-bulanan di linimasa twitter maupun facebook. Pasalnya, cerita rakyat Roro Jonggrang dan Tangkuban Perahu cukup familiar bahkan di memori kognitif siswa sekolah dasar sekalipun. Majal sekali tentunya jika mengatakan Roro Jonggrang sebagai pembuat Tangkuban Perahu. Padahal tokoh, setting, plot, dan narasi cerita tersebut jelas jauh berbeda. Pasangan Roro Jonggrang adalah Bandung Bondowoso. Sedangkan Tangkuban Perahu mengisahkan Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Meski narasi dan plot kedua cerita rakyat ini nyaris sama, tapi tokoh dan setting cerita sangat berbeda. 
Kisah Roro Jonggrang bercerita tentang seorang putri yang mematok syarat pernikahan dengan dibuatkan seribu patung dan candi dalam waktu semalam oleh pangeran Bandung Bondowoso. Candi itu sekarang kita kenal dengan candi Prambanan di Yogyakarta. Sedangkan Tangkuban Perahu mengisahkan Sangkuriang yang murka lantaran tak dapat memenuhi permintaan kekasihnya, Dayang Sumbi yang notabene adalah ibunya sendiri, untuk membuat perahu dan telaga sebagai syarat pernikahan. Kemurkaannya diluapkan dengan menendang perahu hingga terbalik. Jadilah cerita rakyat Tangkuban Perahu yang amat populer di Jawa Barat. 
Terlepas dari ramainya kontroversi yang mengemuka, ada hal substansial yang mustinya diperbincangkan lebih lanjut. Kita bisa memulainya dari pertanyaan sebagai berikut: bagaimana mungkin manusia Indonesia yang menduduki jabatan strategis dalam sebuah partai mengalami “buta aksara” sedemikian? Mengapa mayoritas orang dewasa abad ini seakan mulai mengalami penyakit psikologis berupa tuna literasi budaya? 

Kembali ke Aksara
Kita harus kembali ke sekolah jika ingin mengatasi pelbagai macam masalah (Douglas Greer: 1991). Agar insiden serupa tak terulang, ada baiknya kita kembali mengakrabi dunia sekolah: dunia aksara. Tentu aksara di sini tak melulu sebagai pembelajaran aksara tingkat dasar. Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI), pada tahun 2014 telah mengejawantahkan layanan kegiatan keaksaraan meliputi: keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, dan peningkatan budaya tulis melalui aksara berbasis cerita rakyat.
Poin terakhir inilah yang rasanya kerap luput dari perhatian hingga melahirkan tragika di atas. Ini mungkin lantaran fokus pendidik selama ini adalah angka buta aksara dasar yang kini mencapai 6,4 juta manusia di Indonesia. Kendati mengentaskan angka buta aksara merupakan hal yang mulia, melanggengkan keaksaraan menuju pemberadaban manusia juga mustinya jauh lebih mulia, bukan? Mengutip rilis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI: kegiatan pasca keaksaraan sangat urgen diberlakukan lantaran para aksarawan baru cenderung kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.
Artinya, pendidikan keaksaraan tak cukup jika melulu ditangani dengan proses tambal sulam yang konvensional semata. Melainkan bagaimana caranya agar aksara dapat menjadi suluh yang sanggup menerangi si empunya untuk menjemput kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain: bagaimana menjadikan aksara lebih eternal dan laten dalam perikehidupan manusia Indonesia. Mengingat di era globalisasi ini melek aksara saja tak cukup, jika tak dilanjutkan dengan merawat dan melahirkan ide-ide baru melalui medium aksara. Itulah tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals-MDG’s) yang sebenarnya. Itulah tantangan jangka panjang dunia keaksaraan di abad 21 ini.
Melihat betapa pentingnya keaksaraan secara berkelanjutan, pemerintah sampai perlu mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). Inpres ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD. Dari seperangkat regulasi ini tercermin kesungguhan pemerintah dalam memerangi penyakit buta aksara dalam segala dimensinya.
Nyalakan Lilin
Daripada mengutuk kegelapan, mari nyalakan lilin harapan. Berangkat dari semangat itu, sejak dua tahun lalu saya mulai mengkampanyekan pentingnya dunia literasi yang melingkupi: membaca, menulis dan dokumentasi. Awalnya saya hanya ingin membangun Rumah Baca mini yang bisa diakses siapapun secara gratis. Tapi ternyata langkah itu kurang efektif. Menunggu para pelajar meminjam koleksi buku ibarat mencari jarum di tumpukan jerami.
Saya memutuskan untuk menjemput bola. Saya datangi sekolah-sekolah dan pesantren di daerah saya tinggal: Cirebon. Betapa kagetnya ketika melihat fakta 90% mata pelajaran bahasa-sastra dan ekstra kurikuler yang berhubungan dengan dunia literer nasibnya begitu menggiriskan. Dari titik itulah, pada 10 Oktober 2012 Serikat Penulis Pelajar (SPP) resmi berdiri. SPP adalah wadah bagi para pelajar yang hendak mengabadikan hidupnya dalam deret aksara. Pasantren pun menyusul dengan bendera Bilik Aksara Santri (BAS). Kedua organ itu, meski masih berupa embrio, hendak membaiat dirinya menjadi petani-petani literasi.

Kegiatan kedua organ itu melingkupi pembekalan materi baca-tulis dasar, pembacaan cerita-cerita rakyat, bedah buku-film, hingga me-review buku-buku terbaru yang kami anggap asyik. Hasil dari pertemuan itu kami dokumentasikan dengan baik. Saya tancapkan keyakinan pada tunas-tunas muda itu bahwa tradisi literasi adalah syarat mutlak jika sebuah bangsa hendak maju. Sebab, membaca adalah proses agar kita tak mengidap penyakit laten amnesia sejarah, dan menulis merupakan perangkat lunak supaya kita senantiasa memperbaharui sejarah dan mendokumentasikannya dengan baik.
Saya kagum dengan Jawahral Nehru yang membangun perpustakaan National Book Trust dan Sahitya Academydi India. Melalui perpustakaan itu, ia merancang program pengentasan angka buta huruf. Berkat keberhasilannya, ia mendapat ganjaran dari UNESCO berupa UNESCO’s Noma Literacy Prize pada tahun 1999. Saya juga takjub dengan Thomas Jefferson, penulis The Declaration of Independence AS yang mendirikan The Library of Congress. Dari perpustakaan itulah, Paman Sam banyak memacak sejarah-sejarah gemilangnya.  
Di atas semuanya, saya percaya aksara-lah yang akan memajukan suatu peradaban. Bukan gadget maupun pusat perbelanjaan. Dan saya sadar, negeri ini masih dikerubuti penyakit tuna-baca, tuna-tulis dan tuna-dokumentasi. Kita baru terlepas secuil dari endemi penyakit tuna-aksara, tapi belum juga sanggup beranjak dari ketiga kubangan penyakit kronis lanjutannya. SPP dan BAS adalah dua lilin yang ingin turut menyemarakkan kegelapan keberaksaraan yang kini masih menyelimuti negeri. Sebab itu, kita perlu lilin-lilin lain untuk menyambut semangat yang sudah disulut oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan MasyarakatDitjen PAUDNI di atas agar gema keberaksaraan lebih menyala lagi.
Saya yakin, negeri ini kelak akan keluar dari satire yang diutarakan Seno Gumira Ajidarma dalam pidato pemerimaan South East Asia (SEA) Write Award 1997: “saya berasal dari sebuah negeri yang resminya sudah bebas buta huruf, namun dipastikan sebagian besar masyarakatnya belum membaca secara benar –yakni membaca untuk memberi makna dan meningkatkan nilai kehidupan. Negara kami adalah masyarakat yang membaca hanya untuk mencari alamat, membaca harga-harga, membaca lowongan kerja, membaca hasil pertandingan sepak bola, dan membaca discount obral di pusat-pusat perbelanjaan.” Nah!
Radar Cirebon, 15 Agustus 2014
Spread the love